Bangladesh Matikan Seluruh Layanan Internet Jelang Pemilu

| Detik Tekno Ilustrasi transaksi non-tunai menggunakan smartphone.

- Pemerintah Bangladesh melalui badan regulasi telekomunikasi meminta operator seluler setempat untuk menonaktifkan layanan internet.

Penutupan jaringan internet ini berlaku secara nasional dan diberlakukan menjelang hari penyelenggaraan pemilu setempat yang digelar pada 30 Desember 2018.

Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh Zakir Hussain Khan.

"Keputusan (penon-aktifkan internet) telah ditetapkan untuk mencegah peredaran rumor dan propanda selama pemungutan suara," jelas Khan, dikutip KompasTekno dari Al Jazeera, Minggu (30/12/2018).

Layanan internet, meliputi jaringan 3G dan 4G, tidak akan bisa dipakai seluruh pengguna di Bangladesh hingga 30 Desember 2018 tengah malam waktu setempat.

Keputusan ini juga diambil karena pemerintah khawatir akan adanya kekerasan dan intimidasi yang mengancam para pemilih.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina yang telah menjabat hampir sepuluh tahun diprediksi masih akan tetap berkuasa. Ia adalah perdana menteri wanita terlama sepanjang sejarah Bangladesh sejak kemerdekaan dari Pakistan.

Rumor yang berkembang menuding Hasina telah melakukan penangkapan massal dan memenjarakan aktivis serta para pengkritik.Ia juga dituduh menghilangkan warga secara diam-diam dan membunuhnya di luar proses hukum.

Partai Bangladesh National Party (BNP) - pemimpin partai oposisi-juga sempat mengatakan bahwa sekitar 15.000 pendukungnya ditahan sejak jadwal pemilu diumumkan November lalu.

Selain menonaktifkan jaringan internet selama pemilu, 600.000 tentara, patroli perbatasan, petugas paramiliter dan polisi dikerahkan ke seluruh negeri untuk mengamankan pemilu.

Pasukan keamanan elit Bangladesh, Rapid Action Battalion (RAB) mengatakan mereka telah menahan delapan orang karena dianggap menyebarkan rumor di media sosial sebelum pemilihan berlangsung di parlemen.

Pemilu Bangladesh kali ini merupakan pemilu ke-11 yang diselenggarakan setelah merdeka dari Pakistan pada tahun 1971. Hasina digadang-gadang akan menjabat kembali untuk periode keempat kalinya.